Ruang Wawan: Momentum Menolak Lupa

***Tulisan ini sudah saya publikasikan sebelumnya melalui web viaductpress.com pada bulan Juni 2015 kemarin.***

Sumarsih didampingi suami (kanan) dan Lamhot (kiri)
Sumarsih didampingi suami (kanan) dan Lamhot (kiri)

Terwujud sudah Kampus UNIKA Atma Jaya (UAJ) mempunyai sebuah pengingat akan sejarah yang mungkin sempat terlupakan. Ya, Ruang Wawan itu kembali terwujud setelah sempat hilang selama beberapa waktu. Ruang Wawan, sebuah simbol pengingat tanda bahwa perjuangan B.R. Norma Irawan, mahasiswa Atma Jaya korban Tragedi Semanggi I, kini diabadikan permanen di salah satu gedung perkuliahan UAJ.

Senin, 15 Juni 2015 silam. Saat senja hampir tiba, Ibu Sumarsih dan Bapak Arief (orang tua alm.Wawan) sudah menunggu di pelataran lorong BKS Atma Jaya, persis di depan ruang Senat Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya. Mereka disambut senyuman hangat dari mahasiswa-mahasiswa yang hadir disana. Di usia mereka yang menua, semangat mereka tetap membumbung tinggi kala menghadiri peresmian Ruang Wawan yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.

Bapak Arief, dengan raut wajah yang sesaat sempat terlihat sedih karena mengingat kematian Wawan berdiri dan maju ke depan para simpatisan yang telah hadir. Ia membuka secarik kertas yang berisikan refleksi yang sudah ia siapkan sedari rumah. Sepatah kata demi kata ia lontarkan. “Pertama-tama, saya dan istri mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya sebuah acara pada hari ini yaitu pemberian nama sebuah ruang. Dimana nama yang digunakan adalah nama anak kami Bernardinus Realino Norma Irawan” buka nya dengan nada yang sedikit bergetar.

Arief sedang membawakan sebuah refleksi
Arief sedang membawakan sebuah refleksi

Namun, wajah muram itu pelan-pelan sumringah kala ia menjelaskan refleksinya lebih lanjut. “Ketika itu, dinamika situasi negeri ini menuntut mahasiswa bersikap, yaitu pro-status quo (kemapanan) atau pro-perubahan! Wawan dan banyak mahasiswa lainnya pro terhadap perubahan!” ungkapnya yakin kala mengembalikan memori para simpatisan yang hadir pada saat itu ke tahun 1998. Meskipun begitu, sebagai orang tua tentu ia tetap merasa khawatir dan was-was akan keamanan anaknya semasa memperjuangkan perubahan. “Pada masa itu rektor Atma Jaya adalah salah seorang fungsionaris Partai Golkar. Partai Golkar saat itu dikenal sebagai ‘penyangga status quo’. Kami khawatir anak kami dicap sebagai pengkhianat republik. Kekhawatiran kami kedua, anak kami oleh Universitas, bakal dianggap menjatuhkan nama baik almamater” tambah Bapak Arief.

Sekadar kilas balik, dahulu di Atma Jaya sudah pernah ada nama “Ruang Wawan” yang disematkan ke sebuah ruangan di salah satu gedung Atma Jaya. Ketika itu, Rektor Unika Atma Jaya periode 1999-2003, Bapak Harimurti Kridalaksana yang kini menjadi rektor di Universitas Buddhi Dharma Tangerang sempat memberi nama sebuah ruang ujian dengan nama “Ruang B.R. Norma Irawan”. Namun setelah orang tua Wawan mengkonfirmasi keberadaan ruang tersebut pada tahun 2011, semua civitas tidak ada yang mengetahuinya sama sekali.

Kini, di 2015 nama itu kembali muncul menghiasi sebuah sudut di kampus almamater oranye ini. Ruang Dosen FE di lantai 5 Gedung Karol Wojtyla diubah namanya menjadi “Ruang Wawan”.

“Ya sebagai orang tua Wawan, saya mengucapkan terima kasih. Dimana meskipun ia sudah meninggal dunia namun masih memberikan inspirasi kepada junior-juniornya untuk melanjutkan perjuangannya. Terutama di dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih kita tuntut untuk diselesaikan secara judisial sesuai UU no.26 Tahun 2000” kata Ibu Sumarsih ketika ditanyai tanggapannya tentang kemunculan kembali Ruang Wawan tersebut.

Lagi katanya dengan tegas, “Rupanya kepekaan yang Wawan alami semasa hidupnya ternyata menular kepada kalian semua (mahasiswa-mahasiswa). Dulu semasa di kampus ini sempat ada pengabadian nama Wawan di salah satu ruangan ujian di pascasarjana kalau tidak salah, tiba-tiba sudah tidak ada. Tetapi kemudian oleh junior-juniornya diperjuangkan lagi. Ini bagi saya merupakan keberhasilan luar biasa ketika menghadapi suatu hal yang tidak mudah untuk penamaan pemberian nama Wawan di lantai 5.”

Tentu perjuangan tidak hanya berhenti sampai pada sebuah penamaan ruangan. Bapak Arief masih menyimpan mimpi suatu saat nanti akan didirikan monumen di kawasan Atma Jaya sebagai “Taman Reformasi” sebagai kelanjutan melawan lupa yang selama ini terus dikumandangkan gabungan orang-orang yang melakukan aksi diam setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka.

“Harapan saya setiap orang yang melihat foto Wawan akan menginspirasi terhadap kehidupan mereka supaya meneladan sikap Wawan yang peka terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dan juga ketika kondisi di negara kita tidak semakin membaik sejak ‘98 yang nyatanya sampai saat ini juga masih tidak membaik. Saya kira mahasiswa tidak bisa tinggal diam! Banyak orang yag harus dibantu dan ditolong. Bahkan banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat yang harus dikritisi oleh mahasiswa” tutup Ibu Maria Catarina Sumarsih, pejuang setia HAM itu.

Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan!!!

Mencari Jalan Keluar di Negeri Pembajakan

Oleh      : Bossga Hutagalung dan Richard Yosafat

 Tulisan ini dimuat dalam Buletin Viaduct Edisi III, terbit pada pertengahan tahun 2014. Yang saya muat ini masih dalam bentuk mentahan / belum melewati proses editing.

Illustrasi | Sumber: telsetnews.com

Dahulu orang berbondong-bondong membeli kaset dan CD untuk mendengarkan sebuah lagu. Bahkan dulu, sebelum era internet masuk di Indonesia, piringan hitam dan gulungan kaset menjadi  primadona di mata masyarakat. Tak ayal, banyak orang yang rela merogoh koceknya dalam-dalam hanya untuk mendengar alunan melodi dan harmoni dari bintang pujaannya. Masyarakat mendapatkan kepuasannya, musisi mendapatkan pemasukan dari larisnya kaset dan CD yang terjual.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat Indonesia kini sudah mengenal adanya unduh gratis. Keberadaan unduh gratis di internet kini sudah mulai menjamur. Hal ini berdampak pada tutupnya beberapa toko kaset dan CD yang disinyalir karena kebangkrutan akibat kalah bersaing dengan unduh gratis di internet. Situs-situs yang menyediakan layanan unduh gratis kini sangat mudah ditemukan dan digunakan. Bahkan anak-anak kecil pun sudah mengerti bagaimana cara mengunduh lagu secara gratis dari internet.

Maraknya pembajakan, tak bisa dipungkiri, merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Sekarang jaman serba maju, semua dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Jika kita tidak mempunyai cukup uang atau bahkan malas mengeluarkan uang sebesar dua puluh lima ribu rupiah untuk sekeping album CD yang hanya berisi 8-12 lagu, kita bisa membeli kaset bajakan yang dijual kurang dari setengah harga satu keping CD asli di gerai dadakan pinggir jalan. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi kemajuan industri musik bangsa kita. Dengan maraknya pembajakan, seorang musisi yang harusnya mendapat bayaran atas hasil kerja kerasnya dalam membuat karya dan produser yang turut membiayai sekaligus memasarkan karya mereka menjadi bangkrut dan tidak bergairah lagi untuk berkarya. Nidji mengakui bahwa mereka rugi 80% dari hasil penjualan produk mereka baik fisik maupun digital sehingga mereka harus memutar otak demi keberlangsungan band mereka dari memperbanyak penampilannya di panggung, menjadi bintang iklan dan bintang film, mengisi musik soundtrack film, dan menjual merchandise. Gumilang Ramadhan, Direktur PT. Musica Studio’s bahkan secara terang-terangan mengatakan, “Kami kehilangan triliunan rupiah karena lagu diunduh secara ilegal,” di sela-sela acara Digital & Music Matters 2013 yang diadakan di Singapura, Mei 2013.

“Kami kehilangan triliunan rupiah karena lagu diunduh secara ilegal,” – Gumilang Ramadhan, Direktur PT. Musica Studio

Selain itu, negara juga turut merugi seiring maraknya pembajakan ini. Sebab pajak tidak mengalir ke kas negara. Padahal pajak menjadi faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Seperti kata Direktur Penyidikan DJHKI Tosin Junansyah yang dilansir salah satu media nasional pada bulan Mei 2014 bahwa tahun 2011, kerugian negara tercatat mencapai Rp 43 triliun dan setiap tahunnya angka itu terus meningkat sebesar 25 persen.

Kiri ke kanan: Richard, Bang Bens, Saya
Kiri ke kanan: Richard, Bang Bens, Saya

Ditemui di kediamannya di daerah Cirendeu, Bens Leo, salah satu pengamat musik senior Indonesia yang berkonsentrasi di bidang hak cipta, mengungkapkan bahwa ada 2 istilah pembajakan. Yang pertama adalah pembajakan hak ekonomi, yakni dengan memasarkan, mengedarkan, atau memperjual belikan suatu karya cipta tanpa seijin dari penciptanya. Padahal setiap karya mempunyai hak cipta yang melekat pada penciptanya. Yang kedua adalah pembajakan hak moral dari para musisi. Contohnya seseorang mengambil melodi dari lagu lain, kemudian dibuat sedikit pengubahan melodi dan aransemen, lalu ia publikasikan sebagai karya yang ia ciptakan. Ini yang paling parah sebenarnya, karena ia tidak hanya mencatok karya orang lain, tapi mengklaim karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Ini akan membuat jatuh moral dari penciptanya.

Bang Bens pun masih melanjutkan, katanya; “Terkait (pembajakan) hak moral, sampai saat ini pemerintah masih belum ada perkembangan berarti untuk menyelesaikan kasus kearah sana. Undang-undang Hak Cipta tidak melindungi hak moral dari para musisi. Karena kebanyakan yang diurusi adalah masalah pembajakan hak ekonomi. Padahal masalah (pembajakan hak moral) ini juga sangat penting.”

Salah satu solusi untuk menanggulangi pembajakan musik adalah dengan cara mendigitalisasi musik dari media fisik, seperti CD dan DVD kedalam bentuk digital. Memang kita harus mengakui bahwa saat ini penjualan musik secara fisik dalam bentuk kaset, CD, dan DVD sudah kurang digemari masyarakat. Para musisi juga tidak bisa lagi menaruh harapan pada penjualan fisik. Tapi sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan karya fisik. Produk fisik tetap diperlukan dan sangat penting untuk kebutuhan musisi dalam memiliki bukti otentik bahwa ia pernah menciptakan sebuah karya musik. Karya fisik ini juga diperlukan oleh AMI dan WAMI sebagai bukti otentik untuk mensertifikasi sebuah karya.

Ada pula solusi aplikasi Ring Back Tone (RBT). Tetapi aplikasi ini mulai ditinggalkan 5 tahun belakangan. Aplikasi musik ini memberikan kesempatan bagi para pendengar music untuk mendengarkan music pengganti nada tunggu di telepon. Namun, menurut Bens Leo, ini bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Memang benar bahwa RBT tidak bisa dibajak, tetapi hasil penjualan RBT pun tidak menguntungkan para musisi. Sebab dari sekian banyak yang diterima dari hasil penjualan RBT, musisi pencipta lagunya paling hanya menerima sedikit. Selebihnya dibagi oleh provider telekomunikasi, produser, dan pihak-pihak terkait lainnya. Produser yang biasanya menerima persenan yang paling tinggi dari keuntungan penjualan RBT. Belum lagi RBT ini menimbulkan trend buruk bagi para musisi baru bahwa mereka cukup hanya menciptakan sebuah single untuk mengambil untung. Sehingga sedikit musisi baru sekarang yang menciptakan album.

Menanggapi hal ini, Bens Leo yang ternyata lulusan sarjana hukum berpesan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, tidak ada jalan lain selain menerapkan royalti yang sesuai kepada para musisi pencipta lagu. Entah itu royalti ketika yang bersangkutan atau yang mempopulerkannya manggung, entah itu ketika lagu nya dipasarkan di karaoke-karaoke atau diunduh di internet, entah itu melalui streaming music services yang mulai marak akhir-akhir ini, atau bahkan melalui music digital. Semua harus ada royaltinya. Para musisi pun sebaiknya dalam setiap pembuatan kontrak harus menyertakan orang yang ahli di bidangnya (ahli hukum dalam pembuatan kontrak) agar ia tidak dirugikan oleh produser-produser yang nakal.

Wendi Putranto | Sumber: id.linkedin.com

Wendi Putranto, editor majalah Rolling Stone Indonesia, di sela-sela wawancaranya dengan kami mengatakan, “Menyiasatinya (kasus pembajakan ini) tentu bukan cuma dengan berkoar-koar sampai berbusa tentang ‘stop pembajakan musik!’ atau mengeluh kepada pemerintah atau aparat penegak hukum karena tidak melakukan tindakan tegas untuk memberantasnya. Tindakannya perlu lebih dari itu semua. Masyarakat secara luas perlu diedukasi tentang menghargai sebuah hasil karya cipta dan bagaimana mengapresiasinya dengan baik dan benar, perlu dijelaskan proses kreatif musisi dan bagaimana musik ini menjadi sebuah pilihan profesi dan komoditas sekarang ini. Dijelaskan (juga) bahwa apabila seseorang ingin terhibur dengan music, maka ada harga yang harus dibayarkan. Walau pada kenyataannya banyak juga musisi yang membagikan musiknya dengan gratis. Jika ada edukasi dan sosialisasi untuk menghargai karya cipta musik ini pastinya nanti akan tumbuh kesadaran publik yang lebih baik.”

Lebih lanjut, Bens Leo mengungkapkan 3 cara yang harus dimiliki para musisi maupun band-band agar bisa melawan derasnya kasus pembajakan hak cipta yang menggerus produk fisik. Yang pertama, musik yang ditampilkan haruslah memiliki karakter. Kedua, setiap musisi harus aktif di social media. Jaman sekarang tidak perlu lagi bantuan produser untuk memasarkan hasil karya kita. Dengan kita mengunggah dan mempublikasinya di jejaring social, itu sudah termasuk bentuk pemasaran yang baik. Sebab social media adalah pasar yang menjanjikan, tempat semua orang berkumpul secara tidak langsung. Yang ketiga adalah setiap musisi harus punya manajemen yang baik demi kelangsungan karirnya.

Orientasi berpikir orang yang kini inginnya apa-apa gratisan sepertinya sudah menjadi budaya di masyarakat. Terlalu banyak orang nyaman dengan ketidakbenaran. Hal ini terlihat dari budaya masyarakat yang kurang menghargai sebuah hasil karya cipta dengan membeli segala sesuatunya dengan produk yang asli. Pemerintah pun dirasa kurang memberikan proteksi kepada para musisi, produser, bahkan perusahaan-perusahaan penyedia layanan kaset maupun CD terhadap derasnya arus pembajakan. Faktanya, di mall-mall di Jakarta pun masih banyak pedagang DVD bajakan yang diberikan tempat dan dibiarkan untuk berjualan. Padahal nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kembali membahas music digital. Apabila pembaca yang mulai tergerak hatinya untuk menghargai sebuah karya masih belum mau membeli music dari aplikasi digital seperti I-tunes, musiklangit.com, hingga google play karena belum terbiasa menggunakan kartu kredit maupun pembayaran secara online, maka pembaca dapat mengunjungi beberapa situs music streaming online yang menyediakan jasa mendengarkan music secara gratis, tetapi tetap secara legal. Salah satunya adalah deezer.com, Rdio, dan Gueva. Disana kita bisa mendengarkan music-musik yang sudah bersertifikasi tanpa harus menunggu buffering dan kita bisa menikmati audio musik yang baik seperti di gedung-gedung bioskop. Namun, apabila kita ingin menghilangkan iklan dan menambah kualitas audio, kita diwajibkan untuk membayarnya dengan jumlah yang masih wajar.

Pemerintah pun harus mendukung hal ini. Selain menciptakan undang-undang, pemerintah bersama aparat kepolisian harus berani menindak tegas praktek-praktek pembajakan, baik pembajakan hak cipta moral maupun hak ekonomi, entah itu di dunia maya maupun dunia nyata.

“Saya percaya Industri musik Indonesia tidak akan mati. Mungkin hanya semakin mengecil dan menurun saja penjualannya, karena pasar yang membeli musik masih tetap ada. Misalnya dari para kolektor musik atau generasi muda yang lebih menghargai musik (yang) juga akan terus terlahir nantinya. Kepada mereka semua lah industri ini nanti bergantung.” Ujar Wendi.

Kita harus meninggalkan budaya lama. Ada baiknya bukan mendukung musisi dan industri dengan cara membeli, entah membeli CD, DVD, kaset, merchandise, atau tiket konser? Sebab, Setiap karya yang dihasilkan oleh para seniman bangsa selayaknya diberi apresiasi yang sesuai. Bukan hanya tepuk tangan dan kata-kata manis yang keluar dari bibir, melainkan dari uluran tangan dan itikad baik masyarakat untuk mau menghargai suatu karya.

Salam Stop Pembajakan!

Indonesia Menuju Kejayaan Maritim

Monumen Monjaya, lambang kekuatan armada laut TNI-AL |laut.co.id

“Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” kata Jokowi dalam pidatonya di KTT-ASEAN 2014 di Myanmar.

Semenjak kedatangannya ke dunia perpolitikan nasional, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menjadi sosok yang menginspirasi masyarakat Indonesia. Salah satu program utamanya yang menginspirasi saat menjadi calon Presiden adalah Poros Maritim.

Poros Maritim sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Tercatat pada zaman kerajaan Sriwijaya tahun 860 Masehi, Indonesia yang saat itu dikenal dengan Nusantara sangat berdaulat di bidang kelautan / kemaritiman berkat armada laut yang kuat dan perdagangan laut yang besar di Nusantara.

Melalui program Poros Maritim, Presiden Jokowi bermaksud untuk mengembalikan kembali kejayaan Indonesia di bidang laut. Terutama dengan posisi Indonesia yang sangat strategis diapit dua benua Asia-Australia dan dia samudra Hindia-Pasifik. Sebagai poros maritim dunia, kata Jokowi, Indonesia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia, kata Jokowi, menginginkan Samudra Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia. “Bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim,” ujarnya.

Gagasan Poros Maritim mencoba mengangkat kembali identitas bangsa sebagai suatu kekuatan maritim di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang sudah kritis. Melalui gagasan ini, bangsa Indonesia akan secara optimal memanfaatkan potensi geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang merupakan faktor penting bagi dinamika hubungan internasional di kedua samudra.

Mengapa dikatakan kritis? Bayangkan, kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing terus saja marak terjadi. Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menunjukkan, potensi pendapatan sektor perikanan laut kita jika tanpa illegal fishing mencapai Rp 365 triliun per tahun. Namun, akibat illegal fishing, menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), pendapatan tersebut hanya berkisar Rp. 65 triliun per tahun. Jadi ratusan triliun rupiah devisa negara hilang setiap tahun.

Di samping itu, kita juga belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1.500 dolar AS. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu belum kita manfaatkan dengan baik. Terbukti, kita belum punya pelabuhan-pelabuhan transit bagi kapal niaga internasional yang berlalu lalang di 3 ALKI tadi.

Connie Rahakundini Bakrie | prismajurnal.com

Connie Rahakundini Bakrie, seorang Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, mengatakan bahwa kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya. Terdapat tiga hal utama yang menyangkut hal tersebut, yakni:

Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal. Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol.

Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal. Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar.

Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km², yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia.

GAGASAN POROS MARITIM

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Itulah penggalan pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1953 dalam menggelorakan semangat kemaritiman kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut tampak relevan dengan apa yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya saat ini dimana ia menginginkan semua pusat perdagangan, kekuatan, dan identitas bangsa kembali ke laut.

Presiden Joko Widodo | tempo.co

Presiden Joko Widodo memaparkan visi kelautan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur (KTT EAS) di Myanmar, 13 November 2014. Indonesia, bagi Jokowi, akan menjadi poros maritim dunia yang memiliki peran besar dalam berbagai bidang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ‘Maritim’ berkenaan dengan laut dan berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan ‘Poros’ berarti sumbu, pusat, ujung tombak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim adalah Indonesia yang menjadi pusat dari berbagai hal yang berkenaan dengan laut. Itu berarti berhubungan dengan posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia yang harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya.

Untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, Jokowi menuturkan ada lima pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan;

  • Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. “Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudra,” demikian pemaparan Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterimaTempo.
  • Pilar kedua, ujar Jokowi, yaitu Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
  • Cara ketiga adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
  • Pilar keempat yang tak kalah penting, tutur Jokowi, yakni dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. “Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua,” kata Jokowi.
  • Pilar kelima, ujar Jokowi, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. “Serta menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” katanya.

Mengenai tol laut, TOL (tax on location) diterapkan pada jalur laut kita yang akan menjadi penghubung pelayaran, perdagangan, arus keluar masuk barang dan manusia di kawasan Asia khususnya ASEAN. Ada sejumlah pelabuhan deep sea port yang dikembangkan sebagai pintu ekspor-impor, antara lain yang sekarang sedang dibangun melalui konsep pendulum nusantara di Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Sorong. Kota-kota tersebut akan dilengkapi dengan kawasan pergudangan, bongkar muat serta pusat distribusi domestik modern berbasis IT Managementsingle gateway. Untuk kepabeanan dan keimigrasian, setiap port didukung oleh sepuluh pelabuhan lain disekitarnya dan sentra industri kelautan.

Di darat, infrastruktur ini diintegrasikan dengan moda transportasi massal, seperti: double track railway dan highway atas laut khusus untuk distribusi logistik ke dalam wilayah pedalaman maupun antar wilayah yang berdekatan serta akses ke bandara untuk kombinasi angkutan lintas udara khususnya jenis perintis. Prioritas pembangunan jalur mengikuti dinamika pertumbuhan potensi dan komoditas unggulan setempat.

“Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya!”

Salam Pelaut! (Bossga)

Pidato Jokowi di KTT ASEAN Mengenai Poros Maritim

Jokowi dan Gagasan Tol Lautnya

Berdasarkan Rilis Sekretariat Negara

Presiden Joko Widodo memaparkan visi Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia di ajang KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis 13 November 2014.

Yang Mulia Presiden U Thein Sein,

Yang Mulia Kepala Negara dan Pemerintahan negara peserta KTT Asia Timur,

Bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur ke depan.

Indonesia menyadari, sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen pertahun, dengan total GDP sekitar USD 40 trilyun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini.

Dalam dinamika itu, laut akan semakin pentingnya artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis –Samudera Hindia dan Samudera Pasifik– merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia.

Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia. Dua samudera strategis itu juga menyimpan kekayaan besar –energi dan sumberdaya laut lainnya—yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan.

Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi.

Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.

Yang Mulia,

Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama.

Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya,  sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami.

Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Yang Mulia.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region—PACINDO).

Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

Dalam kaitan ini, saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum EAS belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama maritim di EAS.

Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim.

Kami menyerukan kerjasama EAS secara konkrit di bidang energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari.

Kami menyerukan kerjasama yang lebih erat dalam menjaga keamanan laut. Khusus mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Saya juga mendukung penyelesaian COC (code of conduct in the South China) melalui konsultasi secepat mungkin.

Terima Kasih

Salam Revolusi Mental. (Bossga)