Peringatan Setahun Pemerintahan SBY-Boediono

20 Oktober 2009 silam, adalah hari pertama dimulainya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua-nya. Bertempat di Gedung MPR-RI, SBY mengambil sumpahnya sebagai Presiden dihadapan para peserta sidang dan ketua MPR, Taufiq Kiemas. Ia secara sah menjadi Presiden RI Indonesia periode 2009-2014.

Di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono bersumpah demikian, “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Seusai pengucapan sumpah, SBY-Boediono bersama pimpinan MPR menandatangani berita acara pelantikan. Selanjutnya berita acara tersebut diserahkan oleh Taufiq Kiemas kepada SBY-Boediono.

Dalam menjalankan pemerintahannya ini, Presiden SBY membentuk sebuah kabinet beranggotakan 34 menteri yang dinamakannya Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Kini, tepat setahun sudah kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Hitam putih tinta sejarah pemerintahannya selama setahun kembali dipertanyakan. Berhasilkah pemerintahan SBY menegakkan keadilan, diplomasi, perekonomian dan masalah lain yang sedang dilanda Indonesia?

Jakarta – Kinerja setahun pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum dinilai buruk. Maraknya anomali proses penegakan hukum dan pelanggaran prinsip peradilan yang jujur dinilai, karena masih lemahnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pemerintah belum juga merevisi KUHAP yang umurnya sudah lebih dari 20 tahun, terakhir tahun 1981. Padahal, usulan revisi sudah lebih dari 10 tahun lalu, tapi Kemenkum HAM belum juga memberikan naskahnya ke DPR,” kata Nurkholis Hidayat dari Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite). Ketua LBH Jakarta Nurkholis menduga, keengganan pemerintah untuk segera merevisi KUHAP dikarenankan sikap konservatif pemerintah sendiri. “Karena mungkin masih ingin memberi peluang praktik-praktik korup. Sebab kalau sudah direvisi, dia tidak akan mudah lagi merekayasa kasus,” (DetikNews.com)

Berita tadi merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Apa masih ada lagi? Banyak sekali, salah satu contohnya adalah kasus Bank Century yang menyeret nama trio SBY-Boediono-Sri Mulyani yang tidak jelas arah penyelesaiannya sampai sekarang. Bahkan kondisi masalah semakin bertambah parah ketika Sri Mulyani dipanggil WORLD BANK untuk menjadi Direktur, Kasus century hanya dapat dipandang saja. Kasus ini ditinggalkan tanpa ada penyelesaian hukum!

Masalah lain yang masih belum jelas hasil akhirnya adalah diplomasi luar negeri Indonesia, terutama hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sebut saja kasus perbatasan Indonesia – Malaysia, kasus itu sampai sekarang hanya sebatas perundingan dan belum ada kesepakatan hukum antar kedua negara.

Ya begitulah sebagian dari segelintir masalah negeri ini selama setahun terakhir. Semoga segala kesalahan dalam setahun ini menjadi pembelajaran berharga untuk negeri ini dan pemerintah agar tidak diulangi/diperbaiki di tahun mendatang.

SALAM REVOLUSI, (Bossga)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s