Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, Sang Penyelamat NKRI

Seperti kita ketahui, daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Hal ini ditandai setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX  dan Sri Paku Alam VIII yang berkuasa di wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menyatakan bergabung dengan NKRI pada tanggal 5 September 1945 melalui sebuah maklumat. Isi maklumat tersebut ialah;

MAKLUMAT

Kami, Hamengkubowono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, menyatakan:

  1. Bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan – kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya
  3. Bahwa perhubungan atara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngayogyakarto Hadiningrat, 28 Puasa, Ehe, 1876

(Yogyakarta, 5 September 1945)

Sudah selayaknya Indonesia berhutang budi pada Yogyakarta karena telah banyak membantu Indonesia dalam pertempurannya melawan Belanda. Yogyakarta yang notabene sebuah kerajaan yang berdiri terpisah di luar NKRI kala itu, rela bergabung ke ke dalam wilayah Republik Indonesia yang belum mempunyai apa-apa dan bahkan sedang dihadapkan pada perang melawan Belanda untuk turut membantu bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan. Baik itu dengan menghibahkan hartanya untuk menghadapi krisis ekonomi Indonesia, maupun memberikan wilayahnya untuk dijadikan tempat perlindungan.

Tentu masih ingatkah anda ketika ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta secara darurat? Pasca kemerdekaan, pasukan Belanda yang dinamakan Netherlands-Indies Civil Administration atau NICA sangat buas meneror penduduk Indonesia yang pro kemerdekaan. Situasi Jakarta menjadi sangat tidak aman. Mereka menembak membabi buta jika menemui orang yang memakai atribut merah putih. Melihat krisis tersebut, Sultan Hamengkubowono IX menyarankan agar ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan ini pun diterima dengan baik oleh Soekarno. Sebab hanya Yogya yang aman dari gangguan Belanda dan memiliki fasilitas untuk menjadi ibu kota sementara. Sehingga pada tanggal 4 Januari 1946, Ibu Kota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta.

“Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak,” kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adams dalam biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Sejak saat itu, Yogyakarta memegang kendali atas kelangsungan pemerintahan Indonesia. Hingga pada akhirnya para tokoh sentral pemerintahan ditangkap dan diasingkan, termasuk salah satu diantaranya yakni Sjahrir, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam Agresi Militer Belanda kedua (1948) yang diselenggarakan di Yogyakarta. Apa daya, Agresi tersebut membuat membuat Indonesia kembali goyah. Pusat kendali bangsa kalah dalam perang. Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, dan Indonesia terpaksa menyelenggarakan pemerintahan darurat di Bukittinggi.

Perjuangan bangsa ini tidak pernah kenal lelah. Yogyakarta kembali bisa direbut bangsa Indonesia dalam serangan umum 1 Maret 1949 dan pasukan Belanda ditarik mundur. Semuanya terlanjur habis.

Tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan, dan tanggal 17 Desember 1949 di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta (bukan di Gedung Negara), Soekarno dikukuhkan kembali sebagai Presiden RI setelah semua pemerintahan dijalankan oleh pemimpin PDRI, Syafruddin Prawiranegara. Saat itulah Sultan HB IX menyerahkan sisa dana 6 juta gulden dari kas keraton untuk menjalankan pemerintahan Indonesia kepada Soekarno secara cuma cuma. Hal itu dikarenakan Pemerintah Indonesia yang baru kembali aktif memang belum memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kala itu memang Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menopang keuangan RI yang pindah ke Yogyakarta. Sebab hampir semua biaya operasional digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kesehatan, pendidikan, militer, dan pegawai-pegawai RI selama itu dibiayai Keraton Kasultanan Yogyakarta.

“Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta,” kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selembar cek 6 juta Gulden.

Air mata Sri Sultan pun berurai kala menyerahkan cek tersebut. Para hadirin yang menyaksikan kejadian saat itu juga hanya bisa menyeka air mata mereka tanpa bisa berkata-kata. Presiden Soekarno pun menangis menerima selembar cek tersebut. Sungguh besar pengorbanan keraton terhadap NKRI.

Keraton menyerahkan modal yang amat berharga bagi Indonesia. Modal moril dan materiil yang patut kita lestarikan amanahnya sampai sekarang. Memberi miliknya dengan ikhlas tanpa pernah mengungkit-ungkit serta meminta kembali. Bahkan disaat baru baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempermasalahkan kedudukan Yogyakarta, pemerintah Keraton tidak pernah mengungkit masalah pemberiannya dulu demi mengangkat kedudukannya kembali.

Inilah negeri yang memegang peran penting dalam penyelamatan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Maka dari itu, tak salah kita sebagai bangsa Indonesia berhutang budi terhadap Yogyakarta atas jasanya yang besar terhadap negeri ini.

Kini, predikat daerah istimewa yang disematkan kepada ‘sang negeri penyelamat’ melalui Maklumat 5 September 1945 mulai memudar. Kedudukan Sri Sultan dan Paku Alam mulai goyah sebagai fungsinya sebagai pemimpin masyarakat Yogyakarta yang turun-temurun sekaligus sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur DIY. Padahal melalui maklumat 1945, secara sah Indonesia mengakui Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang pemerintahannya berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemerintahan Yogyakarta selayaknya dan seharusnya tetap dipegang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Paku Alam.

Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo menuturkan, “Penentuan gubernur melalui mekanisme penetapan merupakan hak politik Sultan sesuai amanat 5 September 1945, dan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari sejarah, kontrak pemerintahan, serta kepala daerah,”

Salam Persatuan! (Bossga)

dikutip dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s